Jakarta – Anggaran Infrastruktur dalam RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 400,3 Triliun, Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 423,4 Triliun.
Jumlah anggaran Rp 400 Triliun tersebut sudah mencakup kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun memastikan anggaran infrastruktur tersebut termasuk kelanjutan IKN. Selanjutnya pengelolaan anggaran tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan ada 55 investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN. Sementara total investasi Rp 56,2 triliun. Proyek itu terdiri dari 6 sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor ritel dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 9 proyek hunian dan area hijau, 14 proyek perkantoran dan perbankan, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi.
Sedangkan Nota Keuangan RAPBN tahun 2025 mencatatkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN hanya sebesar Rp 143,1 miliar. Angka tersebut termasuk sangat kecil dari besaran anggaran infrastruktur secara keseluruhan untuk tahun depan yang mencapai Rp 400,3 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut merupakan batas bawah atau baseline. Jadi pemerintahan selanjutnya memiliki otoritas untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN untuk tahun depan.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi sudah bertemu dan bicara dengan Prabowo membahas terkait anggaran tahun mendatang saat gelaran Sidang Kabinet Paripurna. Dalam kesempatannya, Prabowo juga sudah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek IKN.
Di samping itu, menurutnya beberapa infrastruktur sangat penting untuk bisa menarik investasi di IKN yang akan menjadi prioritas. Tetapi untuk detail alokasinya ke kementerian/lembaga (KL) dan opsi lainnya akan menyesuaikan sesuai kesiapan institusi.
